Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Corporate & Commercial

PT Dwikarya Reksa Abadi v Menteri Kelautan Dan Perikanan RI

Citation: SC No. 39 K/TUN/2017 of 2017; Date of Judgment: 23 February 2017 (Published on 31/08/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 39 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: DR IRFAN FACHRUDDIN, SH, CN (KETUA MAJELIS); DR YOSRAN, SH, MH; IS SUDARYONO, SH, MH (ANGGOTA MAJELIS)

 

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DWIKARYA REKSA ABADI, tempat kedudukan di APL Tower Central Park Lt. 32 Unit T3 Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. MAFLITHA kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT Dwikarya Reksa Abadi, beralamat di Taman Surya 3 Blok H. 7/8, RT/RW 008/003, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi Suhernandi, S.H., M.H.;

2. Wardaya, S.H., M.H.;

3. Bintang Leo A. Naibaho, S.H.;

4. Anwar Firmansyah, S.H.;

5. Iwan Suhermawan, S.E., S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor: ”ANDI-WARDAYA & PARTNERS”, yang beralamat di Gedung Griya Wahyoe Jalan Sungai Sambas III Nomor 5 Jakarta Selatan 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AWP.SK/PTUN 228/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat;

melawan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat Kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H.;

Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2. Sonta Niago, S.H., M.Hum.;

Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;

Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;

Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Mukti Ali, S.H.;

Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Arief Setiawan, S.H., M.H.;

Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Handayani P.U. Panjaitan, S.H.;

Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memilih domisili pada Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.682/MEN-KP/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN (OBJECT VAN GESCHIL)

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang ditetapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 3 Juli 2015.

Bahwa adapun isi surat Keputusan TERGUGAT a quo adalah sebagai berikut:

1. Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP-PM) atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;

2. Melarang PT. Dwikarya Reksa Abadi untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap terhitung mulai sejak berlakunya keputusan Menteri ini;

3. Memerintahkan PT. Dwikarya Reksa Abadi untuk mengembalikan SIUP-PM asli sebagaimana dimaksud dictum KESATU kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut dengan (“Objek Gugatan”).

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentutan oleh Undang-undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 3 Juli 2015;

2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT a quo, pada tanggal 8 Juli 2015 TERGUGAT mengirimkan pesan kepada PENGGUGAT melalui surat elektronik (e-mail) Satgas IUUF yang berisi pemberitahuan pengambilan Keputusan Menteri di Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, sehingga pada tanggal 8 Juli 2015 PENGGUGAT mengambil dan menerima Surat Keputusan a quo di Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;

3. Bahwa, atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015, PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak keras terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pada tanggal 5 Oktober 2015 PENGGUGAT telah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

4. Bahwa, mengingat gugatan ini didaftarkan tanggal 5 Oktober 2015 sedangkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Juli 2015, maka gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dengan demikian Gugatan a quo wajib diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. OBJEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah berupa suatu penetapan tertulis (beschikking);

2. Bahwa Surat Keputusan a quo diterbitkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa surat TERGUGAT a quo bersifat konkrit karena nyata-nyata diterbitkan oleh TERGUGAT (tidak abstrak) dan berwujud sebuah surat Keputusan tertulis dan yang secara konkrit menegaskan mencabut Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP-PM) atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014;

b. Bahwa surat TERGUGAT a quo bersifat individual karena ditujukan kepada PT. Dwikarya Reksa Abadi;

c. Bahwa sura TERGUGAT a quo sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah bersifat final serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa surat TERGUGAT a quo berdasarkan fakta hukumnya nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi, sehingga merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa oleh karena surat TERGUGAT a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka gugatan Pembatalan atau Tidak Sah terhadap Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO

Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan pengajuan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Ny. Machrani Moertolo, S.H, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indenesia Nomor C-29161 HT.01.01.PH.2005 tanggal 21 Oktober 2005 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indenesia Nomor W29-00321 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Februari 2007 yang menetapkan menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. DWIKARYA REKSA ABADI Nomor 22 tanggal 18 September 2006 dan Salinan Akta Nomor 44 tanggal 22 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Mita Damayanti, S.H., M.Kn dan terakhir kali diubah dengan Akte Nomor 92 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dwi Karya Reksa Abadi yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-05379 tertanggal 19 Februari 2014;

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More