Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Real Estate

Ermin Dal, DKK v Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, DK

Citation: SC No. 1941 K/Pdt/2017 of 2017; Date of Judgment: 18 July 2017 (Published on 28/08/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 1941 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: SOLTONI MOHDALLY, SH, MH (KETUA MAJELIS); SUDRAJAD DIMYATI, SH, MH; DR IBRAHIM, SH, MH, LLM (HAKIM-HAKIM ANGGOTA)

 

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. ERMIN DALI, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Lodan D.III/156 KMP, RT 004/006, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

2. AMINULLAH, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Manggis Raya Blok C. III/50 KMP, RT 004/005, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. MARIYO, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Arwana Nomor 24, RT 002/006, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

4. MUJIYANTO, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Manggis Raya Nomor 59, RT 001/011, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

5. ISMAYAWATI, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Arwana Blok E 1/2, RT 002/006, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Dadi Waluyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;

Lawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan dan Kota Tangerang, Banten;

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, bertindak sebagai instansi yang memerlukan pembebasan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong, berkedudukan di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3671112910560001 atas nama Ermin Dali (bukti P.I-1);

Bahwa Pemohon I adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Lodan, D.III/156 KMP, RT 004/006, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten seluas 181 m2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana terbukti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Kunciran, atas nama Pemohon I (bukti P.I-2) sejak Tahun 1986;

Bahwa seluruh tanah dan bangunan milik Pemohon I tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong dan oleh Termohon telah ditetapkan besarnya ganti kerugian untuk tanah seluas 181 m2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) tersebut sebesar Rp809.100.000,00 (delapan ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) atau ± sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi sesuai dengan Surat Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian Nomor 17 (bukti P.I-3) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan Surat Undangan dari Termohon I tanggal 20 Desember 2016 (bukti P.I-4A dan bukti P.I-4B) tanpa dilakukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti kerugian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan hasil penilaian dari Tim Penilai hanya dijadikan dasar musyawarah, bukan sebagai hasil kesepakatan sebagaimana ditetapkan secara sepihak oleh Termohon I tersebut;

2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3671112306360001 atas nama Aminullah (bukti P.II-1);

Bahwa Pemohon II adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Manggis Raya, Blok C. III/50 KMP, RT 004/005, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten seluas 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana terbukti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kunciran, atas nama Pemohon II (bukti P.II-2) sejak Tahun 1986;

Bahwa seluruh tanah dan bangunan milik Pemohon II tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong dan oleh Termohon telah ditetapkan besarnya ganti kerugian untuk tanah seluas 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) tersebut sebesar Rp751.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) atau ± sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi sesuai dengan surat rekapitulasi uang ganti kerugian Nomor60 (bukti P.II-3) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan Surat Undangan dari Termohon I tanggal 20 Desember 2016 (bukti P.II-4A dan bukti P.II-4B) tanpa dilakukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti kerugian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan hasil penilaian dari Tim Penilai hanya dijadikan dasar musyawarah, bukan sebagai hasil kesepakatan sebagaimana ditetapkan secara sepihak oleh Termohon I tersebut;

3. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3671112107580002 atas nama Mariyo (bukti P.III-1);

Bahwa Pemohon III adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Arwana, Nomor 24, RT 002/006, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana terbukti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Kunciran Indah, atas nama Pemohon III (bukti P.III-2) sejak Tahun 2000;

Bahwa seluruh tanah dan bangunan milik Pemohon III tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong dan oleh Termohon telah ditetapkan besarnya ganti kerugian untuk tanah seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) tersebut sebesar Rp576.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau ± sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi sesuai dengan Surat Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian Nomor 6 (bukti P.III-3) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan Surat Undangan dari Termohon I tanggal 20 Desember 2016 (bukti P.III-4A dan bukti P.III-4B) tanpa dilakukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti kerugian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan hasil penilaian dari Tim Penilai hanya dijadikan dasar musyawarah, bukan sebagai hasil kesepakatan sebagaimana ditetapkan secara sepihak oleh Termohon I tersebut;

4. Bahwa Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3671112310100009 atas nama Mujiyanto (bukti P.IV-1);

Bahwa Pemohon IV adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Manggis Raya, Nomor 59, RT001/011, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana terbukti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1379/Kunciran Indah, atas nama Pemohon IV (bukti P.IV-2) sejak Tahun 2000;

Bahwa seluruh tanah dan bangunan milik Pemohon IV tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong dan oleh Termohon telah ditetapkan besarnya ganti kerugian untuk tanah seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) tersebut sebesar Rp268.200.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau ± sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi sesuai dengan Surat Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian Nomor 56 (bukti P.IV-3) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan Surat Undangan dari Termohon I tanggal 20 Desember 2016 (bukti P.IV-4A dan bukti P.IV-4B) tanpa dilakukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti kerugian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan hasil penilaian dari Tim Penilai hanya dijadikan dasar musyawarah, bukan sebagai hasil kesepakatan sebagaimana ditetapkan secara sepihak oleh Termohon I tersebut;

5. Bahwa Pemohon V adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3671116486000001 atas nama Ismayawati (bukti P.V-1);

Bahwa Pemohon V adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Kunciran Mas Permai, Jalan Arwana, Blok E 1/2, RT 002/006, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) sebagaimana terbukti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1436/Kunciran Indah, atas nama Pemohon V (bukti P.V-2) sejak Tahun 2000;

Bahwa seluruh tanah dan bangunan milik Pemohon V tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong dan oleh Termohon I telah ditetapkan besarnya ganti kerugian untuk tanah seluas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atau ± sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi sesuai dengan surat rekapitulasi uang ganti kerugian Nomor 5 (bukti P.V-3) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan Surat Undangan dari Termohon I tanggal 20 Desember 2016 (bukti P.V-4A dan bukti P.V-4B) tanpa dilakukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti kerugian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan hasil penilaian dari Tim Penilai hanya dijadikan dasar musyawarah, bukan sebagai hasil kesepakatan sebagaimana ditetapkan secara sepihak oleh Termohon I tersebut;

6. Bahwa untuk kemudahan beracara dan oleh karena kepentingan Para Pemohon saling berkaitan dan sangat erat maka penggabungan permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon baik subjeknya maupun objeknya dalam perkara a quo adalah dapat dibenarkan secara hukum;

7. Bahwa Pemohon menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong, sebagai Termohon I dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang bertindak sebagai instansi yang memerlukan pembebasan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong sebagai Termohon II dalam perkara a quo adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 7, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian pihak dalam perkara permohonan ini sudah lengkap dan tepat;

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More