Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Tax & Revenue

Direktur Jenderal Pajak v But Global Tender Barges

Citation: SC No. 80 B/PK/PJK/2017 of 2017; Date of Judgment: 13 February 2017 (Published on 19/07/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 80/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: DR H YULIUS, SH, MH (KETUA MAJELIS); DR HM HARY DJATMIKO, SH, MS; IS SUDARYONO, SH, MH (ANGGOTA MAJELIS)

 

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. Hendrawan, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2513/PJ./2014, tanggal 08 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT GLOBAL TENDER BARGES, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 09 RT 27, Klandasan Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53871/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 03 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 01/GTB-VAT09/2012 tanggal 12 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-119.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa. Surat Keputusan tersebut diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 01 Oktober 2012. Adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding menanggapi koreksi Terbanding yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut;

A. Dasar Koreksi Terbanding

a) SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009: 00086/207/09/721/11 tanggal 12 Juli 2011

bahwa berdasarkan, hasil pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pajak Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2009, Terbanding telah menetapkan koreksi sebagai berikut:

1. Sengketa: Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Kepada Pemungut PPN

bahwa penyerahan kepada pemungut PPN dikoreksi positif karena komisi ke PT Patra Drilling Kontraktor sebesar 3% (tercantum di Faktur Pajak Keluaran Nomor 030.000.09.00000073 tanggal 13 Januari 2009) yaitu sejumlah Rp774.244.727,00 (USD.87,590.37 dengan kurs KMK 10.983,60/USD.1.00) seharusnya tidak dikurangkan dari nilai penjualan karena berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa yang dapat dikurangkan dari DPP adalah potongan harga, tidak termasuk potongan harga adalah bonus, premi, komisi atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak;

2. Sengketa: Koreksi Pajak Keluaran

bahwa di dalam invoice dan Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Januari 2009 dapat diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada Pemungut, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan SSP Pemungut, serta setelah diklarifikasi melalui MPN (OPDP/ TIP) tidak ditemukan adanya setoran PPN yang dipungut oleh Pemungut atas nama Pemohon Banding, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa PPN terutang/ pajak keluaran menurut Pemohon Banding sebesar Rp2.593.139.322,00 atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemohon Banding ke Pemungut belum dilakukan pemungutan dan penyetoran sehingga PPN-nya harus ditagih;

b) Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-119.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012

bahwa berdasarkan pemberitahuan hasil penelitian keberatan yang disampaikan kepada Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan alasan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN") menyebutkan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6 UU PPN menyebutkan Jasa Kena Pajak ("JKP") adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 1 angka 7 UU PPN menyebutkan Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan telah melakukan penyerahan jasa drilling kepada BUT Total E&P Indonesie (‘TOTAL"), yang bertindak sebagai pemungut PPN. Hal ini sesuai dengan Amendemen Kontrak Nomor 1 atas Kontrak Nomor 4600001229 antara TOTAL dengan PT Patra Drilling Contractor ("Patra") yang menyebutkan bahwa pembayaran kontrak jasa pengeboran ditujukan kepada Global Tender Barges;

bahwa sebagai konsekuensi atas penyerahan jasa kepada Pemungut, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Bagi Hasil, Kontraktor Kontrak Karya, dan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPn BM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya, Wajib Pajak mempunyai kewajiban antara lain membuat Faktur Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak ("SSP") atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan atau Jasa Kena Pajak ("JKP") kepada Kontraktor dan Pemungut;

bahwa akan tetapi, pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan SSP Pemungut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemohon Banding untuk membuatnya. Kemudian setelah klarifikasi melalui MPN (OPDP/ TIP), tidak ditemukan adanya setoran PPN yang dipungut oleh pemungut atas nama Pemohon Banding. Dengan demikian atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan telah disetor PPN sehingga harus ditagih kepada Pemohon Banding melalui penerbitan SKPKB;

bahwa mengenai koreksi positif atas komisi ke Patra sebesar 3% (tercantum di faktur pajak keluaran Nomor 030.000.09.00000073 tanggal 13 Januari 2009) yaitu sejumlah Rp774.244.727,00 (USD.87,590.37 dengan kurs KM K Rp10.983,60/USD.1.00) Terbanding (Peneliti) berpendapat bahwa koreksi tersebut sudah sesuai karena sebagaimana disebutkan dalam UU PPN Pasal 1 angka 17 bahwa yang dapat dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah potongan harga, tidak termasuk potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan BKP;

bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-119.K/WPJ.14/2012 Tanggal 28 September 2012, Terbanding menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00086/207/09/721/11 tanggal 12 Juli 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian

Semula (Rp)

Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)

Menjadi (Rp)

PPN Kurang/ (lebih) Bayar

2.441.945.457

0

2.441.945.457

Sanksi Bunga

1.172.133.820

0

1.172.133.820

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar

3.614.079.277

0

3.614.079.277


B. Alasan Pemohon Banding

1. Sengketa: Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan Kepada Pemungut PPN

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada DPP PPN sebesar Rp774.244.727,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa DPP PPN sebesar Rp774.244.727,00 merupakan Peredaran Usaha Patra Drilling Contractor atas bagian/ haknya dalam pelaksanaan jasa pengeboran yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan Patra Drilling Contractor kepada Total E&P Indonesie berdasarkan kontrak penyerahan jasa drilling Nomor 4600001229 beserta amandemennya;

bahwa atas jasa kontraktor yang ditagih langsung oleh Patra Drilling Contractor sejumlah Rp774.244.727,00 tersebut juga sudah dilaporkan sebagai penyerahan kepada Total E&P Indonesie oleh yang bersangkutan;

bahwa pada saat proses keberatan berlangsung, Terbanding sendiri telah mengakui bahwa imbalan jasa kontraktor yang menjadi Peredaran Usaha Patra Drilling Contractor adalah sebesar Rp774.244.727,00 atau 3% dari nilai kontrak, yang dapat dibuktikan melalui penetapan KPP PMA III berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding telah menetapkan kewajiban PPN atas objek yang sama terhadap Pemohon Banding dan Patra Drilling Contractor (Pengenaan Pajak Ganda), sehingga berdasarkan penjelasan dan fakta yang ada, koreksi DPP PPN sebesar Rp774.244.727,00 harus dibatalkan;

2. Koreksi Pajak Keluaran

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp2.593.139.322,00 dengan alasan sebagai berikut:

berdasarkan ketentuan Pasal 16A ayat (1), UU PPN, Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU PPN dinyatakan secara tegas bahwa "Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai";

bahwa berdasarkan ketentuan di atas seharusnya dapat dipahami bahwa atas penyerahan jasa drilling oleh Pemohon Banding kepada Total E&P Indonesie (Pemungut PPN), maka kewajiban pemungutan PPN yang terutang telah berpindah kepada Pemungut PPN yang bersangkutan dan bukan lagi menjadi kewajiban Pemohon Banding selaku pemberi jasa. Dengan kata lain Pemohon Banding tidak lagi memiliki kewenangan untuk memungut PPN dari Total E&P Indonesie selaku pihak penerima Jasa Kena Pajak karena Total E&P Indonesia merupakan Pemungut PPN;

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More