Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Tax & Revenue

Direktur Jenderal Pajak v PT Delta Pacific Indotuna

Citation: SC No. 929 B/PK/PJK/2017 of 2017; Date of Judgment: 24 May 2017 (Published on 25/07/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 929/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: DR H M HARY DJATMIKO, SH, MS (KETUA MAJELIS); DR YOSRAN, SH, MHUM; IS SUDARYONO, SH, MH (ANGGOTA MAJELIS)

 

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2851/PJ./2013 tanggal 20 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT DELTA PACIFIC INDOTUNA, beralamat di Veteran Link IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh ELJASA BAHALWAN selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. SUJUNG TANOEDJI, S.H., Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 949/RS-FHR/Kontra-PPN-01..12-2006/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47156/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 041/E/DPI-BTG/II/11 tanggal 9 Februari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-180/WPJ.16/BD.06/2010 31 Desember 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Januari 2010 mengenai Keberatan atas SKPKB PPn tahun 2006 Nomor: 00001/207/06/823/10 tanggal 24 Februari 2010;

Bahwa besarnya SKPKB PPN Tahun 2006 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Bitung adalah sebagai berikut:

1. Harga Pokok Penjualan       Rp762.873.140,00

2. Penjualan                            Rp762.873.140,00

3. PPN Kurang Bayar              Rp76.287.314,00

4. Sanksi Kenaikan                 Rp76.287.314,00

5. Jumlah PPN Kurang Bayar Rp152.574.628,00

Bahwa perhitungan tersebut diatas tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan oleh Kanwil Pajak Manado;

Bahwa PPN tahun 2006 yang terutang menurut Pemohon Banding tidak ada; Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi atas objek biaya trial tahun 2006 (Pra Operasional) yang tidak disetujui Pemohon Banding. Koreksi tersebut oleh Terbanding dimasukkan sebagai Harga Pokok Penjualan, yang selanjutnya memasukkannya sebagai penjualan dan mengenakan PPN atas biaya tersebut. Menurut Pemohon Banding tidak ada bukti penerimaan kas yang menunjukkan transaksi penjualan yang dimaksud, karena atas trial tersebut bukanlah merupakan penjualan atau penyerahan melainkan biaya yang Pemohon Banding keluarkan untuk trial produksi mesin Pemohon Banding. Produk tersebut tidak dapat dipasarkan dan disamakan dengan produk yang siap jual, karena Pemohon Banding belum mendapatkan gambaran yang rinci tentang komposisi dari produk tersebut. Produksi trial tersebut selanjutkan Pemohon Banding simpan dan diperiksa di laboratorium Pemohon Banding agar dapat memastikan dan mendapatkan gambaran rinci tentang produk tersebut;

Bahwa selanjutkan oleh Kanwil Pajak Manado menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan alasan contoh produk di Laboratorium tersebut merupakan Pemakaian sendiri, menurut Pemohon Banding ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-87/PJ./2002 Pasal 2, dijelaskan sebagai berikut:

“Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena:

1. Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan PPN Tahun 2006 Nomor: 00001/207/06/823/10 tanggal 24 Februari 2010 ditolak oleh Kanwil Pajak Manado;

2. Pengertian Pemakaian Sendiri oleh Pemeriksa Kanwil tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor: KEP-87/PJ./2002 tentang pengertian pemakaian sendiri;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47156/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-180/WPJ.16/BD.06/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00001/207/06/823/10 tanggal 24 Februari 2010, atas nama: PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4-823.000, beralamat di Jl. Veteran Lingk. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Rp0,00

Pajak keluaran yang hrs dipungut/ dibayar sendiri

Rp0,00

Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp0,00

PPN Kurang/ (Lebih) Bayar

Rp0,00

Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya

Rp0,00

PPN yang masih Kurang/ (Lebih) Bayar

Rp0,00

Sanksi Administrasi, berupa:

 

- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

Rp0,00

PPN yang masih lebih dibayar

Rp0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47156/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2851/PJ./2013 tanggal 20 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Pemakaian Sendiri sebesar Rp760.379.770,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan a quo, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 Alinea ke-5

“bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp760.379.770,00, tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47156/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, terkait sengketa koreksi pemakaian sendiri sebesar Rp760.379.770,00 karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN karena adanya pembelian bahan baku yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang digunakan untuk produksi namun tidak dicatat dalam persediaan akhir ataupun penjualan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembelian bahan baku

Rp1.860.339.640

Persediaan akhir 2006 (awal 2007)

Rp1.099.959.870

Pemakaian Bahan Baku

Rp760.379.770


Bahwa hasil produksi yang tidak dicatat, dianggap sebagai pemakaian sendiri;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa biaya Rp760.379.770 merupakan biaya pra operasi, namun berdasarkan penelitian biaya tersebut tidak diamortisasi mulai dari tahun 2006, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (6) UU PPh;

4. Bahwa berdasarkan penelitian dalam dokumen-dokumen dari mulai pemeriksaan sampai dengan persidangan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-51/WPJ.16/BD.06/2010 diketahui bahwa koreksi barang jadi yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disimpan di laboratorium merupakan pemakaian sendiri yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sesuai UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM Pasal 1A angka (1) huruf d bahwa “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas barang kena pajak”;

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More