Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Tax & Revenue

Direktur Jenderal Pajak v PT Sajang Heulang

Citation: SC No. 932 B/PK/PJK/2017 of 2017; Date of Judgment: 24 May 2017 (Published on 25/07/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 932/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: DR HM HARY DJATMIKO, SH, MS (KETUA MAJELIS); DR YOSRAN, SH, MHUM; IS SUDARYONO, SH, MH (ANGGOTA MAJELIS)

 

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. DANI KOESWORO, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2231/PJ./2013 tanggal 08 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SAJANG HEULANG, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36 Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30 Rt. 9 Rw.05 Jakarta Pusat, diwakili oleh MOHAMAD PIRABAHARAN BIN ABDULLAH selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46282/PP/M.I/16/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 010/SHE/TAX/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak, mengingat ditolaknya keberatan atas ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 dengan keputusan Nomor: KEP-1195/WPJ.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang Pemohon Banding terima pada 2 November 2011;

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh KEP DJP sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan rincian sebagai berikut:

No.

Uraian

Wajib Pajak

Fiskus (Rp)

1

Jumlah Penyerahan

11.761.432.169

17.964.864.818

2

Pajak Keluaran

1.176.813.119

1.192.317.963

3

PPN yang disetor dalam Masa Pajak yang sama

0

0

4

Kredit Pajak

 

 

5

PPN yang kurang (lebih) bayar

10.579.024.165

9.373.201.785

6

Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

(9.402.211.046)

(8.180.883.822)

7

PPN yang masih kurang bayar

9.402.211.046

9.402.211.046

8

Sanksi Administrasi

0

1.221.327.224

9

PPN y.m.h dibayar

0

1.221.327.224


Bahwa KEP Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Pemeriksa Pajak melakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut SPT/WP                             Rp. 11.768.131.189

Menurut pemeriksa                          Rp. 11.923.179.628

Jumlah koreksi                                Rp. 155.048.439

Dasar Koreksi Pemeriksa

Bahwa Koreksi Pemeriksa diperoleh dari ekualisasi Objek PPN menurut SPT PPN dengan SPT PPh Badan dan sebagai konsekuensi yuridis fiskal atas koreksi peredaran usaha;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 155.048.439 dan mengajukan Banding, koreksi tersebut terdiri dari koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 767.319.614,- dan dari rekonsiliasi PPN sebesar Rp. 1.093.261.654,- yang jumlahnya sebesar Rp. 1.860.581.268,- sehingga Pemeriksa meratakan perbulan menjadi Rp. 155.048.439,-. Kami tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 767.319.614,- karena jumlah tersebut bukan merupakan penerimaan penjualan melainkan pembayaran wesel dan kami juga telah memberikan rekonsiliasi penjualan antara SPM PPN dengan jumlah penjualan di SPT PPh Badan sehingga tidak ada lagi selisih;

2. Kredit Pajak PPN

Menurut SPT/WP                Rp. 10.579.024.165

Menurut Pemeriksa             Rp. 9.373.201.785

Jumlah Koreksi                   Rp. 1.205.822.380

Dasar Koreksi Pemeriksa

Bahwa Koreksi diambil dari Pajak Masukan yang berhubungan dengan Kebun; Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak PPN sebesar Rp. 1.205.822.380,- dan mengajukan Banding, karena secara garis besar Pemohon Banding bergerak di bidang industri kelapa sawit dimana hasil akhir yang dijual adalah berupa Minyak Kelapa Sawit yang merupakan objek PPN, Pemohon Banding juga tidak melakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) inti melainkan TBS petani;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, KEP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor KEP-1195/WPJ.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama PT Sajang Heulang seharusnya menjadi:

No.

Uraian

Pemohon Banding (Rp.)

1.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

11.761.432.169

2.

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

1.176.813.119

3.

PPN yang disetor di masa pajak yang sama

0

4.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

10.579.024.165

5.

Jumlah PPN Kurang (lebih) Bayar

(9.402.211.045)

6.

Dikompensasikan ke masa pakak berikutnya

9.402.211.046

7.

PPN yang Kurang Bayar

0

8.

Sanksi Administrasi

0

9.

PPN ymh dibayar

0


Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46282/PP/M.I/16/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1195/WPJ.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00016/207/09/062/10 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama: PT. Sajang Heulang, NPWP 01.642.569.6-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36 Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 Rt. 9 Rw.05 Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2009 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penyerahan PPN-nya dipungut sendiri

Rp. 11.768.131.189,00

Penyerahan PPN-nya tidak dipungut

Rp. 6.699.020,00

Penyerahan PPN-nya dibebaskan

Rp. 6.048.384.210,00

Jumlah seluruh penyerahan

Rp. 17.823.214.419,00

Pajak Keluaran

Rp. 1.176.813.119,00

Kredit Pajak

(Rp. 10.160.934.654,00)

Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar

(Rp. 8.984.121.535,00)

Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya

Rp. 9.402.211.046,00

Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar

Rp. 418.089.511,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3)

Rp. 418.089.511,00

Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar

Rp. 836.179.022,00


Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46282/PP/M.I/16/2013 tanggal 17 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2231/PJ./2013 tanggal 08 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

A. Sengketa atas koreksi selisih equalisasi Penjualan menurut SPT PPh Badan dengan Peredaran Usaha menurut SPT PPN sebesar Rp1.093.261.658,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

B. Sengketa atas koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp1.205.822.380,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding adalah sebagai berikut:

UU Pengadilan Pajak, antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang hams dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Memori penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”; Memori penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More