Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Tax & Revenue

Direktur Jenderal Pajak v PT Tirta Sibayakindo

Citation: SC No. 936 B/PK/PJK/2017 of 2017; Date of Judgment: 24 May 2017 (Published on 25/07/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 936/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: DR HM HARY DJATMIKO, SH, MS (KETUA MAJELIS); DR YOSRAN, SH, MHUM; IS SUDARYONO, SH, MH (ANGGOTA MAJELIS)

 

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2560/PJ./2015 tanggal 08 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT TIRTA SIBAYAKINDO, beralamat di Cyber 2 Tower Lantai 10, 11, 12, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta 12950, diwakili oleh VIVIANI SUTJIADI selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60791/PP/M.IB/16/2015 tanggal 08 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 016/TSI/TAX/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35, 36 dan 37 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-162/WPJ.20/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon atas SKPKB PPN Masa Pajak September 2008 No.00055/207/08/007/12 tanggal 27 November 2012; Bahwa Pemohon Banding telah melunasi pajak terhutang berdasarkan SKPKB tersebut pada tanggal 17 Desember 2012;

II. LATAR BELAKANG

1. Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak September 2008

Bahwa pada tanggal 27 November 2012 Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur telah menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008. Berikut ini Pemohon Banding sajikan ringkasan perhitungan SKPKB hasil pemeriksaan dan persandingan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008:

Tabel 1

No

Uraian

Jumlah Pajak Menurut

SPT Wajib Pajak

SKPKB

Koreksi

1

Penyerahan cfm. SPT PPN

19.353.699.380

19.353.699.380

-

2

Koreksi Pemeriksa:

 

 

 

 

Pemakaian Sendiri

 

91.524.190

91.524.190

 

Jaminan Botol

 

1.503.960.000

1.503.960.000

 

Total Koreksi

-

1.595.484.190

1.595.484.190

3

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

1.935.369.938

2.094.918.357

159.548.419

4

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

3.078.493.596

3.078.493.596

-

5

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar

(1.143.123.658)

(983.575.239)

159.548.419

6

Dikompensasikan

(1.143.123.658)

(1.143.123.658)

-

7

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar

-

159.548.419

159.548.419

8

Sanksi Kenaikan

-

159.548.419

159.548.419

9

Jmlh PPN Yg Msh Harus Dibyr/ (Lebih Dibayar)

-

319.096.838

319.096.838

10

Jumlah Yang Disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

18.304.838

 

Jumlah Yang Telah Dilunasi Sebelum Permohonan Keberatan Disampaikan

Rp319.096.838,00

Nama Bank: BNI 46 Kacepam Berastagi

NTPN: 0812000709120013 tgl. 17 Desember 2012


2. Permohonan Keberatan dan Keputusan Keberatan

Bahwa atas penerbitan SKPKB PPN tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 010/TSI/TAX/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 20 Februari 2013. Pos koreksi yang diajukan keberatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No.

Uraian

Jumlah(Rp)

1

Koreksi atas peredaran usaha atas Jaminan Botol

1.503.960.000

 

Jumlah koreksi

1.503.960.000


Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding) telah menerbitkan Keputusan Terbanding No. KEP-162/WPJ.20/2014. Dalam Keputusan tersebut, Terbanding menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Uraian

Semula
(Rp)

Ditambah/ (Dikurangi)

Menjadi
(Rp)

PPN KurangZ(Lebih) Bayar

159.548.419

0

159.548.419

Sanksi Bunga

0

0

0

Sansi Kenaikan

159.548.419

0

159.548.419

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar

319.096.838

0

319.096.838


3. Jumlah Koreksi yang diajukan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap koreksi yang dipertahankan Peneliti Keberatan yaitu:

No.

Uraian

Jumlah
(Rp)

1

Koreksi atas peredaran usaha atas Jaminan Botol

1 503.960.000

 

Jumlah koreksi

1.503.960.000


III. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING

Koreksi Peredaran Usaha atas Jaminan Botol sebesar Rp1.503.960.000,00 Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap seluruh koreksi yang dipertahankan Peneliti Keberatan atas koreksi peredaran usaha atas uang jaminan botol;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi peredaran usaha atas uang jaminan botol yang diperoleh Pemohon Banding dari pelanggan sebagai objek pajak yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU PPN, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksa semata-mata hanya melihat terjadinya arus uang masuk dari pelanggan dan tidak memperhatikan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding mengenai fungsi, peranan, perlakuan akuntansi serta tinjauan peraturan dari transaksi pembayaran Jaminan Botol secara menyeluruh dalam aktivitas bisnis perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan penjelasan Pemohon Banding secara terperinci;

1. Fungsi dan Peranan Jaminan Botol

Bahwa konsisten dengan alasan Pemohon Banding pada surat permohonan keberatan, dapat Pemohon Banding jelaskan kembali mengenai Jaminan Botol sebagai berikut:

Perusahaan Pemohon Banding melakukan produksi air mineral dan mendistribusikannya. Salah satu cara melakukan distribusi produk air mineral tersebut adalah dengan menggunakan botol 5 galon (botol) yang Pemohon Banding sediakan. Fungsi botol yang Pemohon Banding sediakan adalah sebagai sarana atau cara pendistribusian produk air mineral yang tidak dimaksudkan untuk dijual kepada konsumen dan dapat dipakai kembali (returnable packaging/ container). Sebagai konsekuensinya, perusahaan Pemohon Banding memperlakukan botol tersebut sebagai aktiva tetap;

Untuk meyakinkan bahwa botol-botol tersebut pasti dikembalikan kepada Pemohon Banding agar dapat dipergunakan kembali untuk pendistribusian produk air mineral berikutnya, Pemohon mengenakan uang jaminan kepada konsumen;

Bahwa berdasarkan dua butir pemaparan di atas, sangat jelas bahwa Pemohon Banding memang sudah seharusnya memperlakukan uang jaminan botol sebagai kewajiban (liabilities) dan bukan sebagai penghasilan (income), dengan dasar pemikiran bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang jaminan tersebut pada saat botol dikembalikan kepada perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa perlakuan uang jaminan tersebut telah sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan customer dan telah sesuai juga dengan perlakukan akuntansi (dijelaskan lebih lanjut di bawah);

Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding pun telah memberikan penjelasan tertulis mengenai hal tersebut di atas sesuai dengan permintaan keterangan dari Peneliti Keberatan mengenai perlakuan atas uang jaminan botol. Keterangan yang Pemohon Banding berikan tersebut seharusnya sudah menjelaskan secara jelas mengenai perlakuan atas uang jaminan botol;

Bahwa Pemohon Banding kembali tegaskan bahwa uang jaminan yang diterima atas penggunaan botol bukan merupakan penggantian karena pemanfaatan ataupun sewa atas botol oleh pelanggan. Botol tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingannya dalam proses pendistribusian produk air mineral kepada konsumen. Oleh karena itu, Pemohon berkepentingan untuk menjaga ketersediaan botol tersebut agar dapat digunakan kembali untuk proses pendistribusian produk air mineral berikutnya. Tanpa adanya ketersediaan botol tersebut maka proses pendistribusian produk air mineral tidak dapat dilakukan. Pengenaan uang jaminan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin bahwa pelanggan pasti akan mengembalikan botol yang digunakan sebagai sarana distribusi produk air mineral kepada Pemohon. Uang jaminan atas botol yang dikenakan oleh Pemohon kepada pelanggan bukan merupakan penghasilan Pemohon, melainkan kewajiban yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali oleh pelanggan seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan sebelumnya;

2. Definisi Jaminan dan Penafsiran Perjanjian

Bahwa menurut ketentuan hukum secara umum, suatu perjanjian dianggap sah secara hukum apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang";

Bahwa Perjanjian Kerjasama beserta lampiran (yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan) antara Pemohon dan PT Aqua Golden Mississippi (PT AGM) merupakan persetujuan yang sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata karena telah memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan kesepakatan antara Pemohon dan PT AGM yang mengikatkan dirinya, termasuk kesepakatan mengenai ''Harga Dasar Jual" (yang meliputi harga jual air minum dan harga jaminan botol) sebagaimana tercantum pada Lampiran perjanjian tersebut, bermeterai dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian tersebut. Selama masih terjadi kesepakatan antara Pemohon dan PT AGM, Perjanjian Kerjasama tersebut masih berlaku dan sah secara hukum;

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More