Wednesday, 20 September 2017
Sort Updates

Tax & Revenue

PT NT Piston Ring Indonesia v Direktur Jenderal Pajak

Citation: SC No. 933 B/PK/PJK/2017 of 2017; Date of Judgment: 24 May 2017 (Published on 25/07/2017); Name of Court: Supreme Court of Indonesia; Source: Supreme Court of Indonesia

PUTUSAN

Nomor 933/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

QUORUM: DR HM HARY DJATMIKO, SH, MS (KETUA MAJELIS); DR YOSRAN, SH, MHUM; IS SUDARYONO, SH, MH (ANGGOTA MAJELIS)

 

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT NT PISTON RING INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya 11 Kavling I-27A, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, diwakili oleh HIROTAKA TERADAIRA selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada AMAD SATARI Jabatan Asisten Manager Tax & Finance PT NT Piston Ring Indonesia beralamat di Perum. Karaba Blok GA-4A, Wadas, Teluk Jambe, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/NTRI/TX/1/15 tanggal 26 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. HALEF JAROT DHARMESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2148/PJ./2015 tanggal 17 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56363/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 049/NTRI/TX/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1589/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00156/406/09/055/11 tanggal 1 Juli 2011, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas dengan penjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Persyaratan Formal Banding

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut, mengingat bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1589/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 18 Agustus 2012, maka persyaratan formal untuk nenyampaikan pengajuan banding ini telah Pemohon Banding penuhi;

Pokok Permasalahan Banding

Bahwa surat keputusan tersebut mengabulkan sebagian pengajuan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00156/406/09/055/11 tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana dimaksud, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian

Semula
(USD)

Ditambah/ (Dikurangi)(USD)

Menjadi
(USD)

Peredaran Usaha

24,870,893.00

0.00

24,870,893.00

Penghasilan Netto

1,699,030.00

(4,987.00)

1,694,043.00

Kompensasi Kerugian

0.00

0.00

0.00

Penghasilan Kena Pajak

1,699,030.00

(4,987.00)

1,694,043.00

PPh Terutang

475,729.00

(1,397.00)

474,332.00

Kredit Pajak

1,335,289.00

0.00

1,335,289.00

PPh Kurang/ (Lebih) Bayar

(859,560.00)

(1,397.00)

(860,957.00)


Uraian Banding

Alasan Dilakukannya Koreksi

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem-450/WPJ.07/KP.0305/2011 tanggal 21 Juni 2011, Terbanding menjelaskan alasan dilakukannya koreksi adalah sebagai berikut:

[Table]*

Alasan Ditolaknya Pengajuan Keberatan

bahwa sesuai dengan Pemberiitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding mengabulkan sebagian pengajuan keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

[Table]*

Alasan Pengajuan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut: Harga Pokok Penjualan

Repair & Maintenance sebesar USD 153,206.17

Bahwa biaya Repair & Maintenance sebesar USD 153,206.17 adalah merupakan biaya perawatan dan perbaikan, bukan merupakan pembelian aktiva;

Installation Fee sebesar USD 11,890.00;

Bahwa biaya Installation Fee sebesar USD 11,890.00 adalah merupakan biaya perawatan dan perbaikan, bukan merupakan pembelian aktiva;

Spareparts & Tools sebesar USD 73,784.45;

Bahwa biaya Sparepart & Tools sebesar USD 73,784.45 adalah merupakan biaya perbaikan dan pembelian sparepart mesin yang mana masa umur manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun;

Depreciation sebesar (USD 7,132.00);

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Depreciation sebesar USD 7,132.00 adalah merupakan biaya terkait dengan koreksi Repair & Maintenance, Installation Fee dan Spareparts & Tools yang Pemohon Banding ajukan banding;

Biaya Usaha Lainnya

Transportation sebesar USD 12,942.76

Bahwa Transportation Expense sebesar USD 12,942.76 adalah merupakan biaya atas kendaraan truk yang digunakan untuk mengirim barang hasil produksi Pemohon Banding;

Rental sebesar USD 7,448.00;

Bahwa atas biaya Rental sebesar USD 7,448.00 telah Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal sendiri yang memang merupakan biaya sewa apartemen, sedangkan jumlah yang belum Pemohon Banding koreksi adalah merupakan sewa dispenser dan mesin fotokopi;

Repair & Maintenance sebesar USD 16,403.00

Bahwa biaya Repair & Maintenance sebesar USD 16,403.00 adalah merupakan biaya perawatan dan perbaikan, bukan merupakan pembelian aktiva;

Royalty sebesar USD 240,429.00

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain bunga, sewa, dan royalti;

Bahwa Pemohon Banding memang wajib membayar sejumlah royalty kepada Nippon Ring Co. Ltd. Japan (NPR) dan Teikoku Piston Ring Co. Ltd. Japan (TPR) dikarenakan pada produk piston ring yang Pemohon Banding hasilkan, menggunakan merek dagang dari NPR dan TPR, merek dagang NPR dan PTR tersebut telah memiliki sertifikat hak paten;

Bahwa merek dagang NPR dan TPR juga terlihat jelas pada dus packing yang Pemohon Banding gunakan untuk mengemas dan mengirim produk yang Pemohon Banding hasilkan yang mana dalam dus tersebut tertulis “Made in Indonesia under License of NPR and TPR”;

Bahwa sehubungan dengan pembayaran Royalty dan Technical Fee, dalam hal ini Pemohon Banding memperoleh dan menggunakan teknologi dari NPR dan TPR dala proses produksi Pemohon Banding, hal-hal tersebut tertulis dengan jelas dalam perjanjian Royalty dan Technical Fee;

Bahwa Pemohon Banding sudah berusaha menyakinkan Terbanding dengan memberikan Audit Report dari Kantor Akuntan Publik EY, perjanjian Royalty dan Technical Fee, dan perincian perhitungan royalty, sedangkan perhitungan Technical Fee bukan berdasarkan persentase tetapi atas biaya yang ditagih oleh NPR dan TPR, untuk lebih meyakinkan Terbanding, Pemohon Banding lampirkan invoice dan voucher pembayaran sehubungan dengan Royalty dan Technical Fee;

Bahwa menurut Pemohon Banding ada beberapa data yang diminta oleh Terbanding (sesuai dengan alasan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) yang dapat meyakinkan Terbanding atas Royalty tersebut, sangatlah sulit untuk Pemohon Banding peroleh dalam jangka waktu yang sangat singkat, mengingat data-data tersebut (Laporan Audit dan Laporan Pajak NPR dan TPR) adalah merupakan data yang bersifat sangat rahasia;

bahwa sehubungan dengan permintaan dokumen pendukung berupa Laporan Audit dan Laporan Pajak NPR dan TPR Jepang, menurut Pemohon Banding seharusnya pihak Terbanding dapat meminta langsung kepada pihak terkait, dikarenakan Pemohon Banding berdiri di Indonesia dan merupakan badan hukum tersendiri, sehingga Pemohon Banding tidak berhak untuk meminta dokumen tersebut;

Bahwa Pemohon Banding telah berusaha untuk mendapatkan/ memperoleh dokumen pendukung tersebut, walaupun melalui beberapa tahapan verifikasi data yang sangat sulit untuk dikeluarkan dan disetujui di pihak Jepang dikerenakan hal ini sangat rahasia dan seharusnya pihak Terbanding Indonesia lah yang mempunyai fasilitas komunikasi dengan pihak Direktur Jenderal Pajak di Jepang;

Sales Commission sebesar USD 120,214.00;

Bahwa Sales Commission sebesar USD 120,214.00 adalah merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama (agreement) antara Pemohon Banding dengan Nippon Piston Ring Co., Ltd. Japan (NPR) dan Teikoku Piston Ring Co., Ltd. Japan (TPR) bahwa NPR dan TPR sebagai pemegang saham berfungsi memberikan support dalam hal desain suatu produk Ring, melakukan pencarian customer, melakukan komunikasi dengan customer dan melakukan pemasaran atas produk yang dihasilkan;

Office Supply sebesar USD 19,563.02;

Bahwa biaya Office Supply sebesar USD 19,563.02 adalah merupakan pembelian perlengkapan kantor yang mana umur manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun;

Telephone sebesar USD 2,075.00;

Bahwa biaya Telephone sebesar USD 2,075.00 adalah merupakan pembayaran telepon yang digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002 menyatakan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

* Some tables of this document may not available in the HTML format. The missing parts, usually owing to formatting issues encountered by our Editors, are indicated with “[Table]*. To view the missing parts, view the PDF Version of this document by clicking on the “VIEW PDF” button at the top of this page.

Notice: The Publishers of Asean LIP acknowledge the permission granted by the relevant official/ original source for the reproduction of the above/ attached materials. You shall not reproduce the above/ attached materials in whole or in part without the prior written consent of the Publishers and/or the original/ official source. Neither the Publishers nor the official/ original source will be liable for any loss, injury, claim, liability, or damage caused directly, indirectly or incidentally to errors in or omissions from the above/ attached materials. The Publishers and the official/ original source also disclaim and exclude all liabilities in respect of anything done or omitted to be done in reliance upon the whole or any part of the above/attached materials. The access to, and the use of, Asean LIP and contents herein are subject to the Terms of Use.

Get ASEAN LAW ALERT

Legal updates by e-mail. It's Free.

Industry Updates

Indonesia, Croatia agree to strengthen Economic Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia and Croatia have agreed to enhance economic cooperation, the Indonesian Foreign Ministry said in a press statement released on Tuesday.

More Updates Read More

Industry Updates

Indonesia, Namibia agree to enhance Bilateral Trade Cooperation

Jakarta (ANTARA News) - Indonesias Foreign Affairs Minister Retno L. P. Marsudi has held a bilateral meeting with her Namibian counterpart Netumbo Nandi-Ndiatwah, and the two ministers agreed to intensify cooperation to boost bilateral trade.

More Updates Read More

Industry Updates

High Taxes, Competition choke Cheroot-Makers

Myanmar's traditional mini cigar, the cheroot, is near extinction as manufacturers struggle with high taxes, high production costs and stiff competition from imported and local cigarettes.

More Updates Read More

Industry Updates

EPF to boost Investments in Shariah-Compliant Private Equity Funds

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - The Employees Provident Fund (EPF) is prepared to increase its investments in shariah-compliant private equity (PE) funds, said its Investment Deputy Chief Executive Officer, Datuk Mohamad Nasir Ab Latif.

More Updates Read More

Industry Updates

BNM seeks More Focused Delivery of Mandates under Malaysian Development Financial Institutions

KUALA LUMPUR, Sept 19 (Bernama) - Bank Negara Malaysia (BNM) is planning to work with the leadership of local financial institutions and other stakeholders in government to address a more focused delivery of mandates under the Malaysian Development Financial Institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

Renewal Application for Special Scheme expiring 31st March 2018 onwards

Renewal application shall be made six months prior to the expiry date and must be submitted two months before the expiry date‚Äč.

More Updates Read More

Industry Updates

Singapore and China Mediation Centres work together to help Businesses resolve Disputes along Belt and Road

1. The Singapore International Mediation Centre (SIMC) and the Mediation Center of the China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce (CCPIT/CCOIC Mediation Center) will work together to support businesses and help them resolve disputes that may arise in cross-border commercial transactions under China’s Belt and Road Initiative (BRI). The two mediation centres signed a Memorandum of Understanding (MOU) today at the International Mediation Summit held in Hangzhou, China.

More Updates Read More

Industry Updates

Senate urged to view Ethics Complaints with Caution

MANILA - Senate Minority Leader Franklin Drilon on Monday urged his colleagues to view complaints filed before the Senate Ethics Committee with extreme caution as the number of complaints continue to pile up.

More Updates Read More

Industry Updates

Government reveals Aims of Mobile Cabinet Meeting

SUPHAN BURI, 18 September 2017 (NNT) - The Prime Minister has led his Cabinet on a retreat in the central region, aiming to foster development and connectivity between the country’s two oceans.

More Updates Read More

Industry Updates

MTUC urges Local Authorities to take Stern Action against Illegal Premises

BUTTERWORTH, Sept 18 (Bernama) - The Malaysian Trades Union Congress (MTUC) has called on local authorities to take strict legal action against illegal buildings or premises, particularly educational institutions.

More Updates Read More

Industry Updates

ASEAN enhances Coordination to tackle Cyber Threats

SINGAPORE, Sept 18 (Bernama) - ASEAN member states have agreed on the importance of enhancing coordination to ensure that its cybersecurity efforts across various platforms in countering increasingly sophisticated cyber threats are focused, effective and in synergy with one another.

More Updates Read More

Industry Updates

Peace, Security and Stability take Center Stage in AIPA discussion

MANILA, Philippines - Lawmakers and delegates at the 38th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) on Saturday discussed intensively the issues and challenges confronting the ASEAN region and the international community.

More Updates Read More